Profesor Honoris Causa

Posted on April 21, 2015

2


Pagi ini saya mendapati di Kompas sebuah ucapan selamat kepada Pak CT atas diberinya dia gelar profesor oleh sebuah universitas negeri terkenal di Surabaya (sebut saja namanya UGD, alias Univ Gawat Darurat). Bidang keprofesorannya adalah kewirausahaan. Karena gelar itu diberikan atas “kekaguman luar biasa” senat akademik UGD itu, maka gelar profesor itu disebut gelar Honoris Causa.

Sinting.

Ya, sinting memang. Sekarang bayangkan saja Anda membaca bahwa saya, seorang dosen yang sudah lebih dari 20 tahun mengajar, suatu ketika mendapat gelar Mayor Jendral dari sebuah institusi TNI. Karena gelar itu diberikan atas “kekaguman” para tentara melihat saya bisa menjadi kepala dalam 3 unit yang berbeda, maka diberikanlah gelar Mayor Jendral itu, tanpa saya pernah menembakkan peluru sebutir pun apalagi memimpin peleton ikut perang. Boro-boro ikut perang, senjata aja saya ndak tahu bedanya apakah itu ulek-ulek atau pistol. Tapi toh saya sekarang adalah Mayor Jendral. Sinting kan?

Kenapa to ya kok orang-orang negeri sialan ini begitu mendambakan kenaikan status sosial dengan melekat-lekatkan gelar profesional ke dirinya? Ada yang salah dengan cara pikir dan cara sikap orang-orang negeri ini tentang dunia akademik. Celakanya salahnya itu massal, jadi sintingnya sinting massal dan akibatnya orang-orang waras seperti kita-kita ini yang disangka “gila”. Jancik.

Profesor adalah gelar profesi. Itu didapat setelah pemerintah melalui tim-tim reviewer mulai dari kampus sampai Dikti mengakui bahwa seseorang itu sudah layak disebut sangat profesional karena sudah mengajar sekian ratus jam, menulis makalah yang diakui dunia internasional sebanyak minimal dua kali, dan sudah banyak meneliti di bidangnya. Itupun sesudah dia diberi gelar profesor, kepadanya masih dibebankan kewajiban untuk menulis makalah dan menyajikannya di berbagai forum, meneliti, menulis buku setidaknya 1 judul setiap 3 tahun, pangabdian masyarakat, dan mengajar. Seandainya gelar profesor itu pun diberikan kepada peneliti dan bukan guru, maka dia juga harus menghasilkan karya penelitian dalam jumlah tertentu. Jadi setelah jadi profesor pun masih harus banyak berkarya di bidangnya. Ya iyalah, lha wong dikasih tunjangan kok! Tapi sebenarnya bukan masalah tunjangannya, tapi bagaimana gelar terhormat yang dianugerahkan itu benar-benar mempunyai kontribusi ke masyarakat luas.

Nah, saya tidak yakin apakah pak CT juga menempuh prosedur seperti itu dalam mendapatkan gelar profesornya dari UGD. Setelah mendapat gelar itu pun, apa iya dia masih menunaikan kewajiban menulis, meneliti, dan mengajar seperti layaknya seorang profesor? Ya, kayaknya sih endak, wong dia pengusaha. Ya pasti lebih memilih memebesarkan usahanya lah.

Doktor, Profesor, Haji sisan. Lho iya, gelar “haji” itu juga jadi simbol status di masyarakat kita ini, padahal setahu saya itu adalah urusan surgawi, bukan profan (keduniawian). Jadi ingat dosen saya dulu ketika di S2. Beliau sudah naik haji, tapi di kartu namanya tetap saja hanya tertulis namanya dengan gelar minimalis. Ketika ditanya, kenapa kehajiannya tidak ditampilkan disitu, beliau menjawab dengan enteng: “Lha itu kan masalah urusan saya dengan Tuhan; ngapain saya pamer-pamerkan disitu”.

Yah, begitu deh. Orang bilang jaman ini adalah jaman post modern. Tapi post modern seharusnya tidak identik atau diwarnai dengan kesesatan cara pikir. Post mo itu mendekonstruksi nilai-nilai yang sudah mapan dan mempertanyakan sumbangannya ke masyarakat luas, tapi tidak berarti menyelewengkan jalur pikir yang sudah benar.

Posted in: Uncategorized