Mengapa Pemimpin (baca: Rektor) Harus Dipilih Rakyat

Posted on September 15, 2014

0


Sekarang sedang hangat-hangatnya orang membicarakan cara pemilihan presiden atau pemimpin daerah lainnya. Setelah sekian lama kita menikmati proses pemilihan lewat suara rakyat secara langsung, mendadak ada rencana beberapa partai BSH (Barisan sakit Hati, sakit hati karena kalah pilpres 2014) untuk menjegal pemilihan oleh rakyat. Mereka mengusulkan RUU untuk mengesahkan pemilihan lewat DPRD. Kontan saja rencana ini mendapat kecaman sangat keras dari banyak orang. Rencana itu dianggap mengebiri hak rakyat untuk memilih pemimpinnya. Itu yang paling mendasar. Ekses negatif dari langkah tersebut adalah rawannya cara pemilihan seperti itu akan politik uang, apalagi kalau itu dilakukan di antara anggota-anggota DPR yang secara umum dikenal suka mengutamakan agendanya sendiri atau kelompoknya sendiri dan mempersetankan kepentingan rakyat banyak.

Saya punya perasaan bahwa suara rakyat akan menang lagi melawan ide beberapa partai politik itu. Tapi lantas pikiran saya terseret ke ranah yang lain: ranah akademis, utamanya di pendidikan tinggi.

Sebagai seorang pemimpin tertinggi di sebuah kampus, sudah selayaknya seorang Rektor dikenal dan mengenal segenap anggota sivitas akademiknya. Maka prinsip demokrasi yang sedang digaungkan oleh rakyat itu sebenarnya juga harus hidup dan dipelihara di wilayah perguruan tinggi. Singkat kata, seorang calon Rektor sudah sepantasnya dipilih langsung oleh segenap sivitas akademik. Selain menjaga prinsip demokrasi, hal ini juga logis: hanya sivitas akademik yang sejatinya punya hak untuk menentukan siapa yang mereka anggap pantas menjadi pemimpinnya. Mereka tahu dengan pasti bagaimana reputasi dan karakter para calon yang sedang diajukan karena mereka juga yang sehari-hari bergaul dengan para calon tersebut. Sekali hak itu dikurangi dengan cara memindahkannya ke “para wakil”, entah itu di senat universitas atau bahkan di tangan para anggota Majelis Wali Amanah (MWA) atau anggota yayasan, pasti akan ada kepentingan lain yang punya peluang untuk menyelinap. Kalau kepentingan lain itu sudah menyelinap dan sukses mendominasi atmosfer penentuan di kalangan terbatas itu, ada kemungkinan yang dipilih oleh sivitas akademik tidak sesuai dengan keputusan para wakil tersebut. Kalau Anda adalah pemimpin universitas yang dipilih lewat cara demikian, Anda beruntung kalau ternyata sivitas akademik juga sebenarnya memilih Anda. Tapi kalau ternyata tidak, apakah Anda bahagia memimpin banyak orang yang sejatinya tidak mau Anda pimpin?

Kalau alasan yang dipakai untuk melakukan pemilihan rektor secara terbatas lewat perwakilan adalah untuk mengurangi friksi antara MWA/anggota yayasan dengan sang terpilih, maka implikasinya adalah memang kalangan akademis belum siap untuk hidup di alam demokrasi. Demokrasi itu tidak menafikan atau mengutuk perbedaan pendapat, namun tetap mengagungkan cara-cara damai dan musyawarah mufakat untuk mencapai solusi. Itu satu hal yang nampaknya hanya sebatas ucapan lisan namun belum mantap dilakukan, entah karena gentar atau memang kita belum dewasa.

Mari kita renungkan hal tersebut.

Posted in: Uncategorized